ceritawan.id/ – Prabowo ungkap rugi Rp 300 T dari 6 perusahaan tambang ilegal di Bangka Belitung, menurut CNN Indonesia per 6 Oktober 2025. Aset smelter disita dan diserahkan ke PT Timah. Artikel ini ulas pernyataan, kronologi, kerugian, respons, dan prospek, per 7 Oktober 2025, 10:00 WIB.
Pernyataan Prabowo Rugi Rp 300 T
Prabowo ungkap rugi Rp 300 T dari enam smelter ilegal. Selain itu, “bayangkan kerugian dari enam perusahaan ini saja Rp 300 triliun”. Untuk itu, aset ke PT Timah. Meski begitu, nilai sitaan Rp6-7 triliun. Oleh karena itu, potensi monasit ratusan ribu dolar/ton. Dengan demikian, negara selamatkan aset.
Kronologi Kasus Tambang Ilegal
Kasus korupsi tata niaga timah 2015-2022 jerat Harvey Moeis, Helena Lim. Selain itu, Mochtar Riza vonis 4-20 tahun. Untuk itu, Prabowo ungkap rugi Rp 300 T dari kerusakan alam Rp271 T dan PT Timah Rp29 T. Meski begitu, penyitaan 6 smelter di Pangkalpinang. Oleh karena itu, Jaksa Agung serahkan ke Wamenkeu. Dengan demikian, Timah kelola.
Kerugian Negara dari Tambang Ilegal
Prabowo ungkap rugi Rp 300 T termasuk monasit 40 ribu ton. Selain itu, 1.063 tambang ilegal rugikan minimal Rp300 T. Untuk itu, cukai hilang dan PHK. Meski begitu, BPKP hitung kerugian. Oleh karena itu, negara hentikan. Dengan demikian, kedaulatan ekonomi terjaga.
Respons Pemerintah terhadap Kasus
Prabowo apresiasi aparat. Selain itu, Kejagung sita aset Rp6-7 T. Untuk itu, Prabowo ungkap rugi Rp 300 T jadi pelajaran. Meski begitu, koordinasi ESDM dan BPKP. Oleh karena itu, tindak tegas bekers. Dengan demikian, pencegahan kuat.
Prospek Penanganan Tambang Ilegal
Kasus ini dorong regulasi ketat. Selain itu, PT Timah kelola smelter. Untuk itu, audit tambang naik. Meski begitu, tantangan penyelundupan. Oleh karena itu, Prabowo ungkap rugi Rp 300 T jadi momentum. Dengan demikian, SDA terlindungi.
Kesimpulan
Prabowo ungkap rugi Rp 300 T dari 6 perusahaan tambang ilegal. Kronologi korupsi timah serius. Selain itu, pemerintah tindak tegas. Untuk itu, prospek penanganan cerah. Meski begitu, pencegahan penting. Dengan demikian, negara selamatkan kekayaan.