ceritawan.id – Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG untuk koordinasi teknis guna pastikan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah 5.914 kasus keracunan di 17 provinsi hingga 29 September 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian adakan rapat virtual pada 29 September 2025, libatkan kepala daerah, dinas kesehatan, dan pendidikan. Rapat ini respons insiden keracunan, seperti di Cipongkor, Bandung Barat, dan Purwakarta, demi perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP). Artikel ini mengulas rencana Mendagri, langkah koordinasi, dampak keracunan, pengawasan dapur, dan prospek MBG, per 29 September 2025, 08:06 WIB.
Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG untuk Rapat Virtual
Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG melalui rapat virtual pada 29 September 2025, libatkan seluruh gubernur, bupati, wali kota, serta dinas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan wakil Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang hadir beri arahan teknis. Untuk itu, Tito tekankan evaluasi menyeluruh 70 insiden keracunan. Meski begitu, program MBG tetap lanjut untuk 20 juta penerima. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor jadi kunci. Dengan demikian, keamanan pangan terjamin.
Langkah Koordinasi Perbaiki SOP MBG
Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG untuk perketat SOP di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, BGN wajibkan penyimpanan sampel makanan 2×24 jam untuk lacak penyebab keracunan, seperti di Sukoharjo. Untuk itu, sterilisasi alat makan dan pengelolaan limbah diperbaiki. Meski begitu, hanya 413 dari 1.379 SPPG miliki SOP keamanan pangan per September 2025. Oleh karena itu, Tito dorong pemda alokasikan APBD untuk infrastruktur dapur. Dengan demikian, kualitas distribusi MBG meningkat.
Dampak Keracunan Massal pada Siswa
Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG respons 5.914 kasus keracunan, termasuk 631 siswa di Cipongkor dan temuan makanan basi di SMPN 1 Pasawahan, Purwakarta. Selain itu, gejala mual, pusing, dan muntah picu keresahan orang tua, seperti di Garut. Untuk itu, pemda tanggung biaya pengobatan, meski anggaran transfer daerah turun 24,7% di RAPBN 2026. Meski begitu, 80% kasus akibat kelalaian pengolahan dan higienitas. Oleh karena itu, pengawasan ketat diperlukan. Dengan demikian, kepercayaan publik pulih.
Pengawasan Dapur dan Sertifikasi Higienis
Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG untuk wajibkan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di 8.583 SPPG, meski hanya 34 bersertifikasi per 22 September 2025. Selain itu, dapur harus miliki chef bersertifikat dan CCTV untuk pantau proses. Untuk itu, BPOM dan polisi selidiki bahan baku, seperti daging basi di Purwakarta. Meski begitu, SPPG baru rentan kelalaian dalam 30 hari awal. Oleh karena itu, pemda diminta usul tiga lokasi lahan per kabupaten untuk SPPG. Dengan demikian, infrastruktur dapur terpenuhi.
Prospek Program MBG ke Depan
Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG untuk dukung target 82,9 juta penerima pada akhir 2025, dengan anggaran Rp335 triliun di RAPBN 2026. Selain itu, fokus pada daerah 3T dan pemanfaatan pangan lokal, seperti singkong, kurangi risiko alergi. Untuk itu, 141 satgas pemda percepat pembangunan 806 SPPG di daerah 3T. Meski begitu, transparansi anggaran dan regulasi teknis perlu diperkuat. Oleh karena itu, kolaborasi dengan UMKM lokal diperluas. Dengan demikian, MBG wujudkan Indonesia Emas 2045.
Kesimpulan
Sigap! Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG Atasi Keracunan tunjukkan komitmen pemerintah perbaiki keamanan MBG. Selain itu, rapat virtual, SOP ketat, dan pembangunan SPPG jadi langkah konkret. Untuk itu, pengawasan lintas sektor dan alokasi APBD perkuat implementasi. Meski begitu, tantangan infrastruktur dan kepatuhan SOP masih ada. Dengan demikian, Mendagri Panggil Kepala Daerah MBG pastikan program aman dan berdampak positif bagi generasi emas.